The Single Best Strategy To Use For reformasi intelijen

The Single Best Strategy To Use For reformasi intelijen

Blog Article

Awani Yamora Masta menggarisbawahi pentingnya sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan bukan kedekatan politik. Politisasi rekrutmen masih menjadi masalah yang harus diatasi agar BIN tetap profesional.

Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Serangan bulan Januari dan November yang menewaskan 147 orang, memicu kecaman terkait reaksi badan intelijen.

Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, Langkah kedua yang dapat ditempuh dalam penguatan intelijen negara adalah dengan memperkuat dan memperat koordinasi intelijen negara, terutama lewat Kominda.

Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada era reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.

[30] You can find allegations of deliberate failure to handle this chaos thoroughly, yet again rooting in loyalty towards the Orde Baru

Berdasarkan hasil diskusi, ada beberapa rekomendasi yang perlu segera diimplementasikan oleh pemerintah, seperti meningkatkan kualitas dan efektivitas BIN dengan menerapkan pendekatan berbasis ancaman.

Though formally faraway from coordination underneath Kemenkopolhukam, Mahfud emphasized that his ministry could however check with BIN for facts. “As a minister, I constantly get details from The top of BIN and often inquire BIN to present displays at ministerial meetings,” he said.[3]

Di dalam siklus intelijen kerap terjadi kegagalan yang mengakibatkan pendadakan strategis. Kegagalan dapat terjadi dalam setiap tahap siklus ini. Kegagalan intelijen dalam kasus bom Bali I pada twelve Oktober 2012 lebih disebabkan oleh kegagalan costumer pada saat itu melakukan pengawasan terhadap kelompok teroris dan juga tidak adanya kepercayaan dari costumer kepada produser. Sebenarnya produser telah mendapatkan informasi pada tahun 1998, mereka sudah punya dokumen soal JI dan sudah disampaikan kepada AS, tapi malah dianggap remeh informasi tersebut.

Konsep intelijen dalam memori kolektif rakyat Indonesia cenderung bermakna negatif karena dikaitkan dengan pekerjaan dinas rahasia pemerintah yang menangkap, menyiksa, dan bahkan melenyapkan lawan-lawan politik pemrintah yang tengah berkuasa. Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di period reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN.

Kopassus is known for its roles in high-threat operations including the Woyla hijacking along with the Mapenduma hostage crisis. Even so, Kopassus is usually noted for its alleged human right abuses in East Timor and Papua. Staff with the unit are distinguished by their pink berets, similar to most paratrooper and Unique forces models on the earth.

To browse Academia.edu and the broader World-wide-web a lot quicker and even more securely, make sure you take a handful of seconds to improve your browser.

Separation of Powers Indonesia adopts democracy, meaning that sovereignty is vested inside the people and implemented pursuant to a rule of law. The essential rule of legislation is represented within the Indonesian Structure, i.e., the Theory Legal guidelines of 1945 (“1945 Constitution”). It divides the facility horizontally by generating a separation of powers into equal functions of point out institutions, which control one another determined by checks, and balances method. These capabilities, Though not strictly so, are generally ascribed to government, legislative, and judicative electricity which proposed the adoption by Indonesia of trias politica. The chief ability is held because of the President and Vice President which can be elected directly because of the persons in the common election each individual five years. The President is both The pinnacle of state and The pinnacle of government. The President might appoint ministers heading departments or ministries as his aides in the government. The legislative electrical power is held by the House of Agent (Dewan Perwakilan Rakyat – “DPR”) as well as the Senate (Dewan Perwakilan Daerah – “DPD”) who will be decided on through general elections each five years which also maintain equivalent placement in the direction of other condition establishments. DPR’s electrical power extends beyond the narrow interpretation of legislating or lawmaking. In addition it holds the budgeting authority and the more significant perform of symbolizing the people today in supervising the executive energy. This is certainly exemplified by the proper to perform interpellation, i.e., questioning The manager on an aspect of government coverage as well as the necessity the President should receive its acceptance in coming into into Global treaties that significantly has an effect on the individuals’s livelihood also to declare war. To health supplement DPR’s supervisory purpose, an impartial audit agency called the Financial Audit Company (Badan Pemeriksa Keuangan – “BPK”) by having an authority clearly represented by its identify, is shaped. DPD, Indonesia’s Model of your senate, performing independently, is weaker than its parliamentary counterpart with authorities confined to making ready charges and generating tips (with no voting or legislative electrical power to enact them) related to issues of regional autonomy, romantic relationship and economic balances among central and regional electric power, development, enlargement, and merger of areas, administration of normal and other financial methods.

Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan world-wide yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Baca selengkapnya Hal ini tentunya menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara Skilled, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.